FOSS-ID :: Open Source Software Untuk Semua

Bidang dan UPTD

Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap, pembinaan teknis dan penyuluhan, pelayanan dan perizinan serta tugas lain dari Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

  1. Pengumpulan data teknis, identifikasi, pembinaan teknis penangkapan ikan dan pengolahan hasil perikanan, pengkajian teknologi anjuran, monitoring dan evaluasi perkembangan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan serta pemasaran hasil, daerah penangkapan ikan, penetapan standar dan kriteria penangkapan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pelayanan usaha penangkapan ikan.
  2. Penetapan kepadatan stok ikan, status dan trend pemanfaatan sumberdaya ikan.
  3. Penyusunan pola pengelolaan SDI dan pola penangkapan ikan yang bertanggung jawab, monitoring dan evaluasi CPUE (Catch Per Unit Effort) dan produktifitas sumberdaya ikan dan alat tangkap serta pengolahan.
  4. Pemberian izin usaha dan pengembangan produk hasil perikanan tangkap.
  5. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya nelayan dan kelembagaan nelayan (KUB).

Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan teknis dan penyuluhan, pengembangan dan pengelolaan budidaya budidaya perikanan dan perbenihan, pengendalian hama penyakit serta sarana dan prasarana perikanan budidaya pada budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut serta tugas lain dari Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

  1. Pengumpulan data teknis, inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan dan perbenihan, penyusunan konsep penetapan standar dan kriteria pembudidayaan ikan dan perbenihan serta penyusunan petunjuk teknis pembudidayaan ikan.
  2. Penyusunan pola pembinaan dan pengembangan pembudidayaan ikan dan perbenihan yang ramah lingkungan.
  3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian hama/penyakit ikan dan pembinaan perlindungan kawasan budidaya.
  4. Pelayanan izin usaha dan pengembangan produk hasil perikanan budidaya.
  5. Peningkatan teknis budidaya bagi pembudidaya dan peningkatan kelembagaannya.

Bidang KP3K

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pembinaan dan pengembangan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, investasi dan promosi KP3K, penataan ruang, konservasi dan mitigasi kerusakan lingkungan serta tugas lain dari Kepala Dinas.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

  1. Pemberdayaan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
  2. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah kewenangan provinsi.
  3. Pelaksanaan dan kordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi kawasan perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.
  4. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi reklamasi pantai dan mitigasi kerusakan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
  5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan investasi dan promosi pulau-pulau kecil.
  6. Pelaksanaan pendayagunaan pulau-pulau kecil dan sumber daya kelautan non konvensional.
  7. Pemeliharaan dan perbaikan ekosistem pesisir dan laut.
  8. Pengembangan riset dan teknologi kelautan.

Bidang P2SDKP

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, penataan dan penegakan hukum serta tugas lain dari Kepala Dinas.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

  1. Identifikasi, inventarisasi dan monitoring pelanggaran perikanan, penanganan pelanggaran serta penataan dan penegakan hukum.
  2. Pembinaan dan pengembangan sistem dan kelembagaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  3. Penyiapan saran dan prasarana, peningkatan kemampuan pengawas perikanan/PPNS Perikanan.
  4. Pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
  5. Monitoring kerusakan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

UPTD BPPMHP

Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan berdasarkan petunjuk teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

Untuk memberikan jaminan mutu, kemanan dan kesehatan terhadap produk perikanan yang diekspor dari provinsi Sulawesi Tenggara BPPMHP Kendari diberi kewenangan oleh direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) ”Compotent Authority” untuk menandatangani Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang juga merupakan tugas Dekonsentrasi.

BPPMHP Kendari yang dibangun sejak tahun 1982 secara defakto beroperasi pada tahun 1986 telah mampu melakukan pengujian organoleptik, mikrobiologi dan kimia yang disesuaikan dengan kondisi peralatan dan reagensia yang tersedia.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PEMBINAAN DAN PENGUJIAN
MUTU HASIL PERIKANAN (BPPMHP) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

UPTD BPPI

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat nelayan melalui Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Kendari selaku pelaksana teknis operasional yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. BPPI dibangun pada tahun 1979/1980 oleh Direktorat Jenderal Perikanan dengan status Unit Pembinaan Motorisasi bertahap (UPMB). Namun setelah ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pengembangan Penangkapan Ikan (UPPI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 427/2510 tanggal 20 September 2001, dan disejajarkan dengan sub dinas lain yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Sultra No 68 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 berubah statusnya menjadi BPPI.

Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Kendari sesuai fungsinya dalam mengemban tugas sebagai berikut :

  1. Penyusunan dan pelaksanaan program uji coba dan kaji terap teknologi penangkapan ikan
  2. Pengadaan pembinaan dan penyuluhan melalui penelitian serta demonstrasi penangkapan ikan dan permesinan
  3. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan jasa pemeliharaan, perbaikan mesin kapal, serta pemeliharaan perbaikan, desain alat tangkap ikan dan docking kapal ikan
  4. Memberikan pelayanan dan meningkatkan kontribusi Pendapatan asli Daerah (PAD)

STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGEMBANGAN
PENANGKAPAN IKAN (BPPI)

UPTD BPP

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah gabungan dari 2 sub unit produksi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 68 Tahun 2009, yaitu Sub Unit Perbenihan Air Payau dan Laut Purirano (Sub UPAPL Purirano) dan Sub Unit Perbenihan Air Tawar Punggaluku (SUB UPAT Punggaluku).

Sub UPAT Punggaluku dibangun pada tahun 1977 dengan sebutan Balai Benih Ikan Sentral Punggaluku terletak di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan, berjarak ± 36 Km dari ibukota Provinsi, sedangkan Sub UPAPL dibangun sejak tahun 1984 dengan sebutan Balai Benih Udang Mata (BBU Mata) terletak di Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari, Kota Kendari berjarak ± 15 Km dari Ibukota Provinsi. Sub UPAPL Purirano memproduksi benur dan benih ikan air laut dan Sub UPAT Punggaluku memproduksi calon induk dan benih ikan air tawar.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI BENIH PERIKANAN (BBP)

Copyright © 2010 Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Designed 2010 by Tazakka. All rights reserved.